Sebutkan tahapan mendirikan usaha dalam BUMS dan jelaskan.

[tex]\boxed {\boxed {\bold {Tahapan\: mendirikan\: usaha\: BUMS}}}[/tex]

• Pengurusan akta pendirian.
• Pengurusan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP).
• Pendaftaran wajib pajak.
• Pendaftaran ke pengadilan negeri.
• Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
• Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Pembahasan

Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah sebuah kelompok usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan yang sama. BUMS diatur dalam UUD 1945 pada Pasal ke 33, dimana BUMS hanya mencakup usaha yang memiliki manfaat sedikit, atau tidak membuat ketergantungan terhadap orang banyak.

Ketentuan Mendirikan Firma

• Didirikan oleh 2 orang atau lebih oleh masyarakat Indonesia yang sudah memiliki KTP.
• Didirikan di salah satu daerah di wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Memiliki akta perizinan pembangunan dari seorang notaris.
• Memiliki sebuah tujuan yang tidak menentang hukum.

Berikut ini hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum membuat Akta perizinan pendirian Firma pada notaris :

1. Data Diri pendiri Firma seperti KTP dan KK.
2. Nama dan jenis perusahaan yang hendak didirikan.
3. Wilayah pembangunan perusahaan.
4. Tujuan bersama dalam pendirian Firma.
5. Mencantumkan susunan para petinggi Firma.
6. Mencantumkan surat permohonan izin pemberian kuasa pada pihak lain.

Tahap-Tahap Pendirian BUMS

• Pengurusan Akta Pendirian

Akta pendirian firma dibuat dan ditandatangani oleh seorang notaris berkebangsaan Indonesia. Sebelum pembuatan akta terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti memberika nama dan jenis perusahaan yang hendak didirikan, wilayah pembangunan perusahaan, tujuan bersama dalam pendirian Firma, mencantumkan susunan para petinggi Firma, mencantumkan surat permohonan izin pemberian kuasa pada pihak lain.

• Pengurusan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

Proses pengurusan Surat Keterangan Domisili Perusahaan diberikan kepada Kelurahan atau kecamatan pada daerah perusahaan didirikan yang memberian bukti keberadaan perusahaan beserta alamatnya.

• Pendaftaran Wajib Pajak

Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak Badan Usaha diberikan oleh pendiri Firma kepada kantor pajak setempat yang disesuaikan dengan daerah pendirian perusahaan Firma. Hal ini dimaksudkan agar bisa mendapat kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar sebagai pihak wajib pajak.

• Pendaftaran Ke Pengadilan Negeri

Permohonan pendataran firma diberikan pendiri firma pada pangadilan negeri sesuai wilayah pendirian perusahaan. Persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan yaitu fotokopi akta pendirian Firma dari notaris, fotokopopi KTP dan NPWP pendiri serta para petinggi firma, fotokopi surat keterangan domisili perusahaan, dan fotokopi NPWP pajak perusahaan.

• Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diberikan firma kepada kantor Dinas Perdagangan pada kota/kabupaten setempat sesuai sesuai wilayah pendirian perusahaan.  

• Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Permohonan pendaftaran diberikan pendiri firma kepada kantor pendaftaran Perusahaan pada Kota/Kabupaten setempat sesuai sesuai wilayah pendirian perusahaan. Persyaratan yang harus dilengkapi seperti fotokopi akta pendirian Firma yang sudah dibawa ke Pengadilan Negeri, fotokopi KTP dan NPWP para pendiri dan petinggi firma, fotokopi surat keterangan domisili perusahaan, fotokopi NPWP perusahaan atau badan usaha Firma, dan fotokopi SIUP atau Izin Usaha lainnya.

================================================

Pelajari Lebih Lanjut

1. Seputar Firma : https://brainly.co.id/tugas/17462885
2. Badan usaha : https://brainly.co.id/tugas/2713325
3. Bentuk badan usaha : https://brainly.co.id/tugas/1156688

Detail Jawaban

• Mapel : Ekonomi
• Kelas : X
• Bab : Bab 7 - Konsep Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia
• Kode Kategorisasi : 10.12.7
• Kata Kunci : Firma, BUMS

=====================================

#AyoBelajar

#OptiTeamCompetition

[tex]\boxed {\boxed {\bold {Learn\: with\: Attaembul}}}[/tex]

1. Tahap pengurusan izin usaha

2. Tahap pengesahan menjadi badan usaha

3. Tahap penggolongan menurut bidang yang dijalani

4. Tahap mendapat pengakuan, pengesahan dan izin dari departemen lain