tata urutan peraturan perundang undah nasional

Tata urutan perundang-undangan nasional diatur dalam beberapa ketetapan yaitu sebagai berikut:

1. Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia  dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Urutannya yaitu,

1) UUD 1945;
2) Ketetapan MPR;
3) UU;
4) Peraturan Pemerintah;
5) Keputusan Presiden;
6) Peraturan Pelaksana yang meliputi, Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri.
 
 Adapun ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.


2. Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Undang-Undang. Urutannya yaitu,


1) UUD 1945;
2) Tap MPR;
3) UU;
4) Peraturan pemerintah pengganti UU;
5) Peraturan Pemerintah;
6) Keputusan Presiden;
7) Peraturan Daerah;

Adapun ketentuan ini sudah tidak berlaku.


3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Urutannya yaitu,

1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) UU/Perppu;
3) Peraturan Pemerintah;
4) Peraturan Presiden;
5) Peraturan Daerah.

Ketentuan dalam Undang-Undang ini sudah tidak berlaku.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Urutannya yaitu,

1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan MPR;
3) UU/Perppu;
4) Peraturan Presiden;
5) Peraturan Daerah Provinsi;
6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.