tolong dibantu ya...pelajaran sejarah mengenani perubahan perkembangan politik

Perjuangan ada yang bersifat fisik (militer) dan ada juga yang bersifat diplomasi (perundingan). Kedua bentuk perjuangan tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya dan sangat berpengaruh terhadap politik awal kemerdekaan Indonesia. Pengaruh tersebut setidaknya terlihat pada perubahan bentuk pemerintahan, dari Presidensial menjadi Parlementer.
1. Perubahan sistem pemerintahan
Pernyataan Gubernur Jenderal Van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Karenanya, sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan Republik digantikan oleh Sutan Sjahrir, seorang sosialis yang dianggap sebagai figur tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomasi dengan Belanda.
Pihak Republik Indonesia memiliki alasan politis untuk mengubah sistem pemerintahan dari Presidensial menjadi Parlementer, yaitu memenuhi syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia. Bulan Agustus pemerintah Belanda melakukan usaha lain untuk memecah kebuntuan dengan menunjuk tiga orang Komisi Jenderal datang ke Jawa dan membantu Van Mook dalam perundingan baru dengan wakil-wakil Indonesia. Konferensi antara dua belah pihak diadakan di bulan Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral dari Lord Killearn, bertempat di Bukit Linggarjati dekat Cirebon. Setelah mengalami tekanan berat, terutama dari Inggris, akhirnya tercapailah suatu persetujuan tanggal 15 November 1946 yang disebut dengan

Perjanjian Linggarjati, dengan pokok pokoknya sebagai berikut :
• Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949.
• Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia.
• Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia- Belanda dengan Ratu Belanda menjabat Ketua.
Van Mook, pimpinan Netherland Indies Civil Administration (NICA) yang kemudian diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, kemudian memecah RI kembali dengan membentuk Negara Indonesia Timur (NIT) pimpinan Presiden Sukowati, melalui Konferensi Denpasar (18-24 Desember 1946).
2. Proklamasi Negara Pasundan
Usaha Belanda untuk memecah RI tidak hanya berakhir sampai dibentuknya NIT. Dua bulan setelah itu, Belanda berhasil membujuk Ketua Partai Rakyat Pasundan, Soeria Kartalegawa untuk memproklamasikan Negara Pasundan pada tanggal 4 Mei 1947 dengan tujuan membantu Belanda menyerang Republik secara langsung. Kalangan militer Belanda merasa yakin bahwa kota-kota yang dikuasai pihak Republik dapat ditaklukkan dalam waktu dua minggu dan untuk menguasai seluruh wilayah Republik dalam waktu enam bulan.
3. Agresi Militer I
Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan Nota Ultimatum, yang harus dijawab dalam 14 hari. Isinya adalah :
1. Membentuk pemerintahan ad interim bersama;
2. Mengeluarkan uang bersama dan mendirikan lembaga devisa bersama;
3. Republik Indonesia harus mengirimkan beras untuk rakyat di daerah-daerah yang diduduki Belanda;
4. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda; dan
5. Menyelenggarakan penilikan bersama atas impor dan ekspor
Perdana Menteri Sjahrir menyatakan kesediaan untuk mengakui kedaulatan Belanda selama masa peralihan, tetapi menolak penyelenggaraan keamanan dan ketertiban bersama. Penolakan ini mendapatkan reaksi keras dari kalangan parpol-parpol di Republik. Karena tidak ada kepastian dan dan jawaban yang memuaskan Belanda, maka pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam, mulailah pihak Belanda melancarkan 'aksi polisionil' mereka yang pertama. Aksi Belanda ini sudah sangat diperhitungkan sekali dimana mereka telah menempatkan pasukan-pasukannya di tempat yang strategis. Pasukan yang bergerak dari Jakarta dan Bandung dikerahkan untuk menduduki Jawa Barat (tidak termasuk Banten). Adapun pasukan dari Surabaya dimaksudkan untuk menduduki Madura dan Ujung Timur. Gerakan-gerakan pasukan yang lebih kecil mengamankan wilayah Semarang.