bagaimana bentuk toleransi antarumat beragama dalam masyarakat kerajaan mataram kuno

mungkin karna dulu belum ada IMB dan SKB Dua Menteri. Raja dan Ratu cukup woro-woro kasih komando ke rakyat supaya tetap menjaga kerukunan selama pembangunan. Beres.
Lain dulu lain pula jaman sekarang. Saat ini pembangunan rumah ibadah sering terkendala aturan yang ketat dan aneh-aneh. SKB Dua Menteri No. 8 dan 9 Tahun 2006 oleh sebagian masyarakat dianggap masih diskriminatif bagi agama minoritas. Oleh sebab itu, beberapa kelompok masyarakat sepakat meminta pemerintah untuk meninjau kembali.
Undang-undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi telah menjamin kemerdekaan tiap warga negara untuk menganut agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Apabila ditemukan peraturan di bawahnya yang saling bertentangan maka harus merujuk kembali kepada UUD 45.
Tugas pemerintah adalah mengayomi dan membina seluruh warga negara dalam hal kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agamanya. Sinergi pemerintah dan masyarakat akan membawa kepada pemahaman yang baik tentang keberagamaan kita. Sinergi tersebut juga harus bisa memadamkan titik api konflik sekecil apapun. Sehingga toleransi dan kerukunan masyarakat tetap terjaga.
Semoga kisah rakyat Mataram Kuno tersebut bisa menginspirasi dan memberi hikmah bagi kita semua.